Cyberlaw adalah
aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan
orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi
internet yang dimulai pada saat mulai online
dan memasuki dunia cyber atau maya.
(Evi Lestari Situmorang:2014) Hukum siber atau cyberlaw, secara internasional digunakan
untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari
konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum
dunia maya (virtual world law) dan
hukum mayantara.
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau
undang-undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang
informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.
Secara umum, materi undang-undang informasi dan transaksi
elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai
informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang
dilarang.
Beberapa cybercrime yang
diatur dalam UU ITE, antara lain:
1. Konten illegal, yang terdiri dari, antara lain:
kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan
pemerasan (pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UU ITE).
2.
Akses Ilegal (pasal 30).
3.
Intersepsi illegal (pasal 31)
4.
Gangguan terhadap data (data interference, pasal 32 UU ITE).
5.
Gangguan terhadap sistem (system interference, pasal 33 UU ITE).
6.
Penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, pasal 34 UU ITE).
*Klik teks hijau untuk sumber
Do you want to know about Hacker and Cracker?
*Klik teks hijau untuk sumber
Do you want to know about Hacker and Cracker?

Komentar